Dokter Djawa punya posisi unik dalam sejarah kedokteran di Indonesia. Mereka juga memahat peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dokter Djawa Ismail dari Mojowarno, Jawa Timur dengan pakaian khasnya. Dokter Djawa posisi unik dalam sejarah kedokteran di Indonesia.
Surabayastory.com – Pernah dengar tentang Dokter Djawa? Ini adalah sejarah yang unik yang pernah terjadi di negeri ini. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para dokter. Para dokter berperan aktif dalam pergerakan dan perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Peristiwa masa lalu yang dicatat sebagai sejarah, memegang arti penting bagi sebuah bangsa. Peran dunia kedokteran menjadi bagian yang menyatu dalam pertumbuhan sebuah bangsa.
Sejarah pendidikan dokter di Surabaya dan di Jakarta bermula dari kolonial Belanda mencetuskan pendidikan dokter; mulai dari Dokter Djawa, sampai STOVIA dan NIAS, dengan tujuan mencetak “mantri suntik” hingga tenaga medis nyaris semata-mata hanya sebagai kepanjangan tangan dokter-dokter militer. Tugas mereka adalah menangani wabah-wabah yang melanda berbagai daerah, mulai cacar di Banyumas, Jawa Tengah, sampai beri-beri di Pulau Pisang, Padang, Sumatra.
Meskipun sekolah Dokter Djawa ini belum sepadan dengan pendidikan kedokteran Barat, justru para Dokter Djawa inilah yang membangkitkan kesadaran politik kebangsaan Indonesia. Lebih-lebih, pemerintah Belanda meningkatkan derajat sekolah mantri cacar ini menjadi sekolah kedokteran di Batavia (STOVIA) dan di Surabaya (NIAS). Dari sekolah-sekolah kedokteran kelas dua inilah bermunculan para aktivis perintis kemerdekaan Indonesia. Awal pendidikan dokter di Indonesia dimulai sejak wabah cacar menyerang nusantara, dan pemerintah kelabakan untuk mengatasinya. Pendidikan kedokteran di Indonesia lahir melalui sebuah peristiwa yang mengguncang nusantara.
Ketika terjadinya wabah cacar yang berkepanjangan di Banyumas tahun 1847. Ketika itu pemerintah kolonial kelabakan mencari dokter yang bisa menanganinya. Sejak itu dokter dicari, dan perannya menjadi sangat penting kemudian lahirlah gagasan untuk mendidik tenaga medis di era kolonial. Tugasnya untuk menangani wabah penyakit yang ada di luar kemampuan pengobat-pengobat tradisional.
Pejabat kolonial sendiri tak mampu menjelaskan dari mana wabah cacar itu dimulai. Yang jelas, korban mulai berjatuhan, dan penanganannya jauh dari memadai. Sementara itu, wabah cacar juga terjadi di sejumlah tempat lain di kawasan nusantara. Salah satunya di pulau Bali dengan korbannya banyak dan tak terdeteksi jumlah pastinya. Di Kalimantan, saat terjadi perang gerilya melawan Belanda, Pangeran Hidayatullah menyerah di Banjarmasin pada 1862 dan dibuang ke Jawa. Pada saat hampir bersamaan, Pangeran Antasari wafat karena cacar di Banjar. Sementara itu, Pulau Sabu diserang wabah cacar pada 1869, sehingga sepertiga penduduknya meninggal. Wabah cacar di Bali berlanjut lagi, dan pada 1871 tercatat 18.000 jiwa tewas. Perkembangan ini, mau tak mau, membuat kaum kolonial Belanda di Jawa tergerak.
Cerita tentang penanganan kesehatan kolonial sebenarnya sudah di lakukan sejak tahun 1808. Kala itu Gubernur Jenderal H.W. Daendels membentuk institusi pertama yang khusus menangani masalah kesehatan; yakni Militair Geneeskundige Dienst (MDG) alias Dinas Kesehatan Militer. Dalam sistem itu, dibentuk tiga rumah sakit besar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di tiap garnisun militer, ada rumah sakit khusus yang dikelola seorang berpangkat Bintara.
Upaya pelayanan kesehatan untuk kaum sipil di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Baru dimulai tahun 1809, sementara pejabat sipil dibolehkan dirawat namun dengan izin khusus dari pemerintah.
Tahun 1820, muncul peraturan pemerintah pertama tentang masalah kesehatan sipil. Reorganisasi sistem kesehatan dilakukan Profesor G. G. K. Reinwardt, dengan membentuk satu lagi institusi kesehatan yang disebut Burgelijk Geneeskundige Dienst (BGD). BGD dikelola dokter-dokter kotapraja yang memelihara kondisi sanitasi umum di kota-kota dan kawasan sekitarnya dan melakukan pengobatan bagi penduduk sipil di rumah-rumah sakit yang baru dibangun.
Pendidikan Dokter Djawa dibuka di Weltevreden, Gambir, Batavia, Januari 1851 (tropenmseum)
Meski demikian, pelayanan kesehatan dengan ilmu kedokteran modern gaya Barat masih belum bisa diberikan sepenuhnya kepada penduduk sipil. Warga pribumi jelata masih mengandalkan pengobatan tradisional jika sakit.
Namun langkah-langkah pemerintah kolonial untuk penanganan kesehatan patah ketika wabah cacar cukup luas terjadi di daerah onderneeming milik Belanda di Banyumas (Jawa Tengah). Kala itu, dokter-dokter Belanda yang bertugas menjadi sangat kewalahan. Mereka merasa tidak yakin bisa menanggulangi wabah penyakit yang menjangkiti para buruh perkebunan. Selain karena keterbatasan medis, mereka juga khawatir terjangkit penyakit yang sangat mematikan itu.
Awal Mula Pendidikan Dokter Djawa Dibuka
Wabah di Banyumas memaksa beberapa orang Belanda di sektor kesehatan di Jawa berpikir keras mencari jalan keluar tentang keterbatasan tenaga medis. Lalu, muncul gagasan untuk memanfaatkan kaum bumiputra untuk membantu mengatasi wabah cacar. Kaum bumiputra ini jumlahnya banyak dan ongkosnya murah untuk ikut disertakan dalam menanggulangi dan memberantas wabah cacar. Namun, sebelum diterjunkan, para bumiputera ini harus juga mendapat pengetahuan tentang penyakit. Keadaan semacam inilah yang mendesak pemerintah Belanda segera mengadakan pendidikan tenaga pembantu yang bertugas melakukan vaksinasi cacar. Para pembantu itu kemudian dikenal sebagai vaccinateur alias juru cacar.
Pemerintah Belanda meminta pendapat Dr. Weillem Bosch (1798-1874) yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Mereka membahas kemungkinan pemberian petunjuk-petunjuk tertulis untuk para kepala desa dalam Bahasa Jawa dan Melayu. Petunjuk ini berisi saran-saran dan informasi penting untuk menanggulangi penyakit dengan memanfaatkan obat-obat tradisional dan obat-obat sederhana yang tidak mahal.
De Bosch, yang sangat memperhatikan kesehatan kaum bumiputra, sebenarnya sudah punya sejumlah rencana. Terbukti sebelumnya wabah cacar itu, tanggal 9 dan 11 Oktober 1847, ia membuat usulan pada pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik pemuda-pemuda pribumi berbakat menjadi ahli-ahli dalam praktek kesehatan. Karena pemerintah Kolonial Belanda bermaksud mendidik juru cacar yang terampil dan terdidik guna diperbantukan ke dokter militer, usul Bosch diterima. Tanggal 2 Januari 1849, keluar Keputusan Gubernermen no. 22 yang menetapkan akan diselenggarakanya pendidikan kedokteran di Nederlandsch Indie.
Menurut surat keputusan itu, akan dididik 30 pemuda Jawa yang berasal dari keluarga baik (fatsoenlijke Javansche families) sebagai ahli kesehatan dan juru cacar. Tempat pendidikannya di rumah-rumah sakit militer di Jawa; yakni Jatinegara, Semarang dan Surabaya.
Suasana sekolah Dokter Djawa di Batavia, 1851.(museum FKUA)
Sekolah Dokter Djawa dimulai Januari 1851, di Weltevreden Gambir, Batavia, dengan 12 murid. Syaratnya hanya bisa membaca-menulis Jawa, umur minimal 16 tahun, dan dari keluarga baik-baik. Cerita ini tentang awal pendidikan dokter di Indonesia kemudian berlanjut dengan era Dokter Djawa. Untuk tahap pertama, akan dididik para juru cacar. Di masa itu, untuk masuk sekolah dokter, syaratnya cukup bisa membaca dan menulis dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu, umur minimal 16 tahun, dan dari keluarga baik-baik. Meski hanya lulusan Sekolah Kelas Dua (Sekolah Rakyat), para pemuda ini bisa mendapatkan pendidikan terampil untuk menjadi ahli vaksinasi cacar. Pendidikannya berlangsung dua tahun.
Sesuai usulan Bosch, tempat pendidikan di Rumah Sakit Militer di Jl. Hospital Weg, Batavia. Kemudian, pada Juni 1853, keluar Surat Keputusan Gubernemen tanggal 5 Juni 1853 no. 10. Surat keputusan itu menetapkan lulusan diberi gelar Dokter Djawa dan dipekerjakan sebagai mantri cacar.
Saat belajar, mereka pun mendapat upah 15 gulden per bulan dan fasilitas pemondokan. Dua belas murid diterima belajar di Sekolah Dokter Djawa dirumah sakit militer Weltevreden (sekarang RSAD) tahun 1849, enam lainnya diterima tahun 1850, lalu 12 lagi diterima di Semarang dan Surabaya, sehingga total ada 30 murid. Mereka dididik di bawah para petugas kesehatan Belanda, dengan dukungan pejabat kesehatan dari di Rumah Sakit Militer Weltevreden. Pendidikannya secara formal dimulai pada Januari 1851, dan Dr. P. Bleeker, pejabat kesehatan kelas satu di RS Weltevreden, ditunjuk sebagai direktur pelatihan. Ia memegang posisi itu hingga 1860. Meski terlihat gratis, sebenarnya pemerintah Hindia Belanda tidak ingin rugi. Koloniaal Verslag tahun 1849 mengungkap motif asli pemerintah untuk mendirikan sekolah itu. Setelah menggambarkan keterbatasan pengetahuan dan metode para dukun tradisional, laporan itu justru memberi daftar kemungkinan masalah yang bisa muncul jika dokter Eropa harus membantu populasi Jawa. Masalah itu adalah; penduduk asli akan memunculkan prasangka dan menolak pengobatan Barat kaum pribumi juga mungkin tidak akan mengikuti resep dokter dengan baik. Karena praktiknya kemungkinan besar tidak bisa dibayar masyarakat, maka para dokter Eropa akan digaji pemerintan Hindia Belanda sebagai kompensasinya.
Laporan kolonial ini menunjukkan pemerintah memang ingin menggantikan dukun dengan Dokter Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi kaum pribumi. Pemerintah menyadari upaya ini bakal mendapat perlawanan dari penduduk asli Jawa. Pemerintah berharap para dokter dari kalangan pribumi sendiri akan mendapat perlawanan lebih sedikit daripada para ahli medis dari Eropa. Selain itu, pemanfaatan para ahli dari unsur pribumi ongkosnya jauh lebih murah daripada para ahli kesehatan dari Eropa.
Sayangnya, laporan itu tidak mengungkap apakah pemerintah berkehendak menggaji para dokter dari kaum pribumi. Yang jelas gajinya lebih rendah daripada para dokter asli dari Eropa. Laporan itu juga tidak merinci apakah para dokter pribumi itu harus bisa hidup hanya dari bayaran kecil dari penduduk Jawa.
Kemudian program pelatihan bagi kaum pribumi untuk menjadi dokter itu secara resmi disebut School ter opleiding van Inlandsche Geneeskundigen (sekolah untuk melatih dokter pribumi). Namun, Dr. Willem Bosch, yang pada 1847 diajak konsultasi oleh Gubernur-Jenderal J. J. Rochussen sebagai Kepala Dinas Medis, masih ragu-ragu saat pengajuan usulan. Dr. Bosch kurang tegas apakah para lulusan sekolah itu bisa dipekerjakan sebagai dokter praktik atau sebagai ahli vaksin. Khawatir bahwa lulusan sekolah itu tidak bisa mendapatkan kehidupan layak dari praktik mereka, Bosch mengajukan usul mempekerjakan para lulusan sebagai juru vaksin. Bosch merujuk pada proposalnya terdahulu pada Maret 1846 tentang peningkatan regulasi vaksinasi dan para pekerja vaksinasi. Namun, sejauh itu, pemerintah Hindia Belanda belum memberi jawaban. Tampaknya, Bosch ingin lebih, dengan sekali jalan. Lulusan sekolah itu bisa memiliki pekerjaan yang prospektif dan pemerintah segera menyetujui proposalnya untuk melatih para pemuda menjadi dokter jika mereka sudah bisa menjadi juru vaksin. Namun, Bosch tampaknya tidak menyadari bahwa keraguan antara dokter atau juru vaksin akan membuat posisi para lulusan jadi kurang jelas. Meski demikian, strategi ini berhasil. Ada surat dari Gubernur Jenderal Rochussen pada Menteri Koloni J.C.Baud. Surat ini isinya mengkombinasikan proposal pelatihan kedokteran dan proposal peningkatan vaksinasi cacar. Alasannya, langkah ganda itu ongkosnya bisa lebih murah daripada dua pelatih an terpisah antara jadi dokter dan jadi juru vaksin. Strategi Dr. Bosch ini akhirnya membuahkan hasil. Rochussen menyetujui dan mengeluarkan resolusi Januari 1849 yang berisi ketentuan tentang pelatihan gratis pada 30 pemuda untuk dipekerjakan sebagai dokter pribumi dan juru vaksin. Koloniaal Verslag 1849 memang tidak menyebut-nyebut pekerjaan subsider sebagai juru vaksin. Namun, berdasarkan resolusi gubermen 19 Juni 1852, lulusan sekolah itu harus siap mendapat posisi sebagai juru vaksin dan memberi bantuan medis pada publik. Tampaknya, para lulusan akan diberi fungsi ganda.
Dokter Djawa melakukan vaksinasi di kampung-kampung (tropenmuseum)
Gelar Dokter Demang
Di akhir 1852, dua bulan sebelum angkatan pertama menyelesaikan pelatihan, masih muncul perdebatan tentang hak-hak mereka, tugas-tugas mereka, bahkan posisi sosial mereka. Dalam surat 30 November 1852 pada Gubernur-Jenderal A. J. Duymaer van Twist, Dr Bosch menolak jika para lulusan disetarakan hanya sebagai juru vaksin. Alasannya, mereka telah mengikuti pelatihan berat ‘untuk bisa berpraktik menjadi dokter di kalangan masyarakat mereka sendiri’. Dr. Bosch lebih suka dengan gelar ‘demang dokter’ bagi para lulusan. Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan beberapa pemuka masyarakat, menilai status demang terlalu tinggi. Lalu, pemerintah meminta tidak memberi status lulusan lebih tinggi daripada ‘mantri cacar’ alias juru vaksin.
Di pihak lain, penduduk memberi apresiasi cukup tinggi pada para ahli kesehatan Barat dari kalangan pribumi. Misalnya, penduduk Pasuruan mengirim surat no. 2681 tanggal 26 Desember 1852 pada Gubernur Jendral memberi rekomendasi untuk membayar para lulusan itu 40 gulden per bulan, memberi gelar ‘Dokter Djawa’, dan mengizinkan mereka membawa payung. Kala itu, payung adalah symbol status tertinggi dalam masyarakat kolonial di Jawa dan Madura menurut pandangan kaum ningrat pribumi maupun administrator Eropa.
Bosch tidak menyukai rekomendasi ini. Pada Maret 1853, ia menjelaskan kepada Gubernur Jenderal bahwa mantri cacar berstatus sosial rendah di Jawa. Namun Dr. Bosch juga meminta para mantra cacar ini punya strata khusus, sehingga masih bisa diterima di keluarga terhormat Jawa.
Namun, usulan Dr. Bosch ini membuat bingung Raad van Indië (Dewan Hindia Belanda). Jelas disebutkan bahwa lulusannya harus bisa memberi bantuan medis, tapi tugas mereka sebagai juru vaksin harus lebih utama. Karena itu, nasihat Raad van Indië adalah memberi para lulusan gelar dan keistimewaan sebagai juru vaksin alias mantri cacar, dan memberi mereka pekerjaan terkait itu. Raad menganggap gelar ‘Dokter Djawa’ terlalu tinggi. Dengan gelar yang terlalu tinggi, akan membuat para siswa ini bisa masuk kembali ke dalam komunitasnya. Dengan posisi yang terlalu istimewa, akan menimbulkan rasa iri dan dengki dalam masyarakat sekitarnya. Raad tidak mempercayai Dr. Bosch, dan berfikir dia bertujuan menggunakan para dokter pribumi ini untuk menyebarkan cahaya dan sains, yakni untuk mereformasi komunitas pribumi melalui cara yang tidak lazim dan pandangan personal. Dr. Bosch memang punya pandangan jauh lebih progresif. Sementara, Raad van Indië berpendapat juru vaksin saja sudah cukup.
Apapun perdebatan itu, yang pasti, pada 5 Juni 1853, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan mengembangkan masa pendidikan menjadi tiga tahun. Pendidikan tiga tahun ini dimulai pada 1856. Saat itu, untuk pertama kalinya Sekolah Dokter Djawa menerima enam murid dari luar pulau Jawa. Dua murid dipilih dari Sumatra, dua dari Minahasa, dan dua dari pulau lain. Pendidikan tiga tahun ini dikenal sebagai School ter opleiding van Inlandsche Geneeskundigen alias Sekolah Dokter Djawa.
Sejak 1867 dan seterusnya, beberapa pengajarnya berulangkali mengusulkan ide-ide tentang bagaimana meningkatkan kualitas sekolah dalam hal lamanya studi, kurikulum dan fasilitas. Para pengajar itu antara lain Dr. Fles (1867), J. J. W. E. van Riemsdijk (1868), Dr.C. Eijkman (1889). Mereka berpendapat, tiga tahun itu tidak cukup waktu bagi sebuah sekolah kedokteran. Waktu tiga tahun itu hanya pas untuk melatih seseorang menjadi mantri vaksinasi cacar.
Dari 30 pemuda yang dilatih menjadi Dokter Djawa, ada pemuda bernama Mas Wahidin Soedirohoesodo. Pemuda kelahiran Sleman di Jogjakarta 7 Januari 1852 ini berpendidikan cukup istimewa. Pendidikan dasar ia dapatkan di Jogjakarta, lalu berhasil masuk ke Europeesche Lagere School di Jogjakarta, hingga akhirnya ke Sekolah Dokter Djawa di Jakarta. Dikenal baik hati dan dekat dengan masyarakat, ia menebarkan wawasan kebangsaan. Sebagai pejuang,kelak Wahidin mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Sementara itu, setelah mendengar masukan dari berbagai kalangan, School ter opleiding van Inlandsche Geneeskundigen dikembangkan menjadi lebih maju. Tahun 1875, program pelatihan kedokteran ini direformasi, sehingga punya konsekuensi pada posisi para lulusan di ranah pasar medis. Reformasi program pelatihan ini antara lain; waktu pendidikan diperpanjang dari tiga tahun menjadi tujuh tahun dengan dua tahun masa persiapan, pendidikan dasar, dan lima tahun pendidikan kedokteran.
Karena pendidikan untuk kaum pribumi, awalnya peserta didik diharuskan menggunakan pakaian daerah. Kemudian, bahasa Belanda dipakai sebagai pengantar sehingga ada yang harus mengikuti kursus bahasa lebih dulu. Pesertanya kemudian tidak hanya kaum pribumi tetapi juga kaum etnis Cina dan etnis lain. Pada 1898, pemerintah Hindia Belanda memutuskan meningkatkannya menjadi School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) berlokasi di Weltverden Gambir. Saat siswanya semakin banyak, dari 50 menjadi 100, gedung
dipugar untuk menambah beberapa ruangan di atas lahan 15,7 hektar. Gedung ini terletak di Hospitaalweg kawasan Weltevreden yang sekarang bernama Jl. Abdulrachman Saleh, Jakarta Pusat. Baru sekitar tahun 1901, mulai dilaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
Setelah belajar dari STOVIA, lulusannya tidak lagi bergelar Dokter Djawa tetapi diberi gelar Inlandsche-Arts. Namun, di akhir 1913, saat semua ras boleh masuk dan gelar yang dipakai berubah menjadi gelar Indische Arts. Meski demikian, istilah Dokter Djawa masih sering digunakan para alumni. Mayoritas mereka masih menggunakan gelar ini, dan masih banyak dijumpai hingga awal abad ke-20.
Sekitar tahun 1900 pemerintah pusat di Belanda mengubah kebijakan atas daerah-daerah kolonial. Lewat pidato Ratu tahun 1901, apa yang disebut ‘politik etis’ mulai diwujudkan. Untuk pertama kalinya, pemerintah menyatakan merasa bertanggungjawab atas kesejahteraan populasi wilayah kolonial. Bagian dari perwujudan politik etis ini adalah bentuk tentatif perawatan kesehatan bagi kaum pribumi. Ini mengarah ke semakin meningkatnya kebutuhan akan dokter (baik dari Eropa maupun pribumi). Setelah itu persiapan-persiapan dibuat untuk program pendidikan pelatihan sekolah Dokter Djawa.
Fase persiapan ditambah lagi; kali ini tiga tahun, dan kuliah medisnya menjadi enam tahun. Tambahan tahun itu dibutuhkan untuk materi-materi baru dan untuk kedokteran forensik. Ujian masuk juga dimulai, yang bisa diberlakukan, di semua sekolah-sekolah dasar Eropa di seluruh kepulauan Hindia Belanda. Sekolah Dokter Djawa, yang sudah menjadi STOVIA, diberi direktur dan wakil direktur sendiri keduanya merangkap pengajar. Jumlah maksimum murid, menurut perintah gubernmen no. 10 pada 25 Januari 1901, dilipatgandakan dari 100 menjadi 200. Satu bangunan baru dibuat dengan sumbangan dari tiga pemilik perkebunan kaya. Calon murid harus membuktikan diri berkelakuan baik, menunjukkan sudah pernah divaksinasi cacar, dan belum menikah.
Pengecualian bagi aturan terakhir hanya dibuat untuk mereka-mereka yang sudah bisa memberi penghidupan pada istri di luar sekolah.Karena harus mengenakan daerah, pakaian murid-murid mencerminkan mereka datang dari bagian mana. Misalnya, murid dari Jawa mengenakan blangkon, kain panjang (sewek), beskap hitam, dengan kemeja putih dan dasi hitam. Di luar halaman sekolah, murid-murid mengenakan topi bertuliskan angka dengan lambang staf Aesculapius. Dalam tiga tahun terakhir pendidikan, mereka juga harus mengenakan topi dengan tali dagu warna emas. Kalau meninggalkan halaman sekolah tanpa penutup kepala, murid bisa mendapat hukuman.
Dokter Djawa sedang merawat pasien (wikipedia)
Meski gaji relatif tidak besar, para Dokter Djawa sering di pindah-tugaskan di berbagai tempat. Ini memang agak aneh mengapa pemerintah Hindia Belanda tidak membiarkan seorang Dokter Djawa bekerja lama di satu tempat. Sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda hemat untuk urusan kaum pribumi terkait keuangan.
Namun, perpindahan tugas para Dokter Djawa ini relatif berbiaya mahal, termasuk proses administrasinya. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bisa berlangsung beberapa hari. Sepanjang perjalanan, si Dokter Djawa tentu perlu makan dan tidur. Uang saku harian, yang biasanya cuma 1 Gulden, terlalu sedikit untuk menutup kebutuhan itu. Misalnya, dokter pribumi yang dipindahkan dari Surabaya ke Dobo di Maluku. Setengah perjalanan, ia harus menunggu kapal 14 hari untuk membawanya ke pos barunya. Ongkos hotel 5 Gulden per hari.
Untuk menutup biaya hotel, ia harus merogoh kantong sendiri 56 Gulden. Bukan cuma masalah biaya administrasi, seringnya transfer tempat tugas ini merugikan Dokter Djawa itu sendiri. Kadang, Dokter Djawa berada di wilayah yang mereka sendiri tidak bisa berbahasa derah setempat. Seringnya perpindahan tugas ini juga tidak meningkatkan hubungan saling percaya antara Dokter Djawa dan para pasien. Kondisi ini juga memberi masalah finansial pada para Dokter Djawa. Tak heran jika ada Dokter Djawa yang justru jatuh sakit karena mendapat kabar pemindahan tempat tugasnya. Ini terjadi cukup sering sampai-sampai pada 1916 Kepala Dinas Medis Sipil diwajibkan memeriksa penderita. Kerjanya juga berat. Tas kerja mereka sudah berisi peralatan medis modern kala itu, antara lain stetoskop, termometer, dan alat perawatan gigi. Mereka sudah bekerja seperti dokter Eropa pada umumnya.
Cakupan kerja mereka boleh dikata sangat jauh. Misalnya, P. L. Augustin, setelah ujian akhir 1911, langsung dipekerjakan di rumah sakit kotapraja di Surabaya. Pagi-pagi satu jam di klinik rawat jalan. Berikutnya, ia merawat 70-80 pasien di berbagai bangsal rumah sakit. Lalu, pindah ke bagian bedah. Ia boleh melakukan operasi sederhana tapi hanya membantu dokter spesialis jika ada pembedahan yang sulit.
Setelah makan siang, kadang ia harus keliling kawasan yang jauhnya sekitar satu jam perjalanan jika ada permintaan dari polisi atau kepala distrik untuk memeriksa seseorang yang mungkin terjangkit penyakit menular. Untuk tugas pengawasan, para dokter bergantian jaga. Ia sesekali juga melakukan otopsi untuk pengadilan dan memeriksa kasus-kasus mencurigakan. Kadang ia terlibat dalam vaksinasi 500-600 orang di perkampungan untuk melawan kolera. Tidak ada waktu untuk melayani pasien privat. Saat ada masalah kelangkaan dokter pribumi, mereka segera dipindah untuk bekerja sendiri atau membantu para dokter Eropa. Augustin sendiri, setelah hanya satu setengah bulan di Surabaya, dikirim ke Merauke di Papua.
Kebutuhan kolonialis akan tenaga kesehatan makin meningkat. Pada awalnya, penguasa kolonial memberi iming-iming berupa beasiswa dan perumahan gratis kepada orang-orang keturunan priayi.
Cerita Nasionalisme Dokter Djawa
Para Dokter Djawa punya peran dalam semangat kemerdekaan Indonesia.
Dalam perjalanan merajut kemanusiaan, para Dokter Djawa tetap tergugah rasa nasionalismenya. Dalam batinnya, suatu waktu Indonesia harus bisa menangani semua, terlepas dari tangan-tangan asing dan penjajah.
Dokter Djawa W.K. Tehupeiory, saat mendapat kesempatan memberi ceramah di depan Indisch Genootschap di Den Haag pada 1908, mengungkapkan situasi rinci tentang tugas Dokter Djawa pada peralihan abad 19-20. Saat ditempatkan di Medan, ia merawat pasien di rumah sakit pria; rata-rata pasiennya 70 orang. Namun, pada waktu ekspedisi, kadang jumlahnya meningkat menjadi 100 orang. Ia juga merawat sekitar 20 pasien di rumah sakit wanita. Di rumah sakit pria, ia menangani klinik rawat jalan setiap pagi, yang per hari dikunjungi sekitar 20 pasien. Selain itu, ia juga bertanggungjawab menanganiinstitut lepra yang merawat rata-rata 20 penderita. Di penjara, ia memeriksa belasan pasien setiap hari. Ia juga memeriksa pelacur, 40 orang Jepang dan Keling pada Selasa dan Sabtu serta 100 orang Cina pada Kamis. Ia juga ditugasi untuk investigasi forensik. Seminggu sekali, ia mengunjungi klinik rawat jalan yang jaraknya lima kilometer dari Medan. Begitulah kira-kira tugasnya dengan gaji hanya 70 gulden per bulan.
Nah, gaji yang kurang adil, kerja yang berat, frekuensi berpindah tugas, serta bersentuhan langsung dengan kenyataan di lapangan turut memicu para Dokter Djawa ke arah perjuangan. Kemudian Mas Wahidin Soedirohoesodo yang meletakkan dasar-dasar nasionalisme modern itu pada para Dokter Djawa. Setelah pensiun dari pekerjaannya, Wahidin pada 1906 berkeliling ke berbagai penjuru pula Jawa untuk meyakinkan para pejabat pribumi level tinggi hingga rendah tentang ide-idenya. Wahidin ingin membentuk beasiswa belajar untuk anak-anak Jawa. Ia yakin, orang Jawa bisa mengangkat diri menembus pendidikan Barat dan memperkuat kultur mereka sendiri.
Sejarah mencatat, peran dokter sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak bibit nasionalisme disemai hingga menjadi Indonesia merdeka.📌
